Evert Nunuhitu (Ketua Investigasi Sj KPK Group, Ketua Umum GRPKN dan Pemerhati Kebijakan

Presiden terpilih Prabowo Subianto menjanjikan Makan Siang Gratis (MSG) yang masuk dalam salah satu program pemerintahannya akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, dan hal ini dipertegas oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memastikan program makan siang gratis akan berjalan, meski pemerintah memprediksi defisit anggaran yang terjadi untuk APBN 2025 adalah sekitar 2,4% - 2,8%, hal tersebut dikatakan Erlangga setelah usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Sabtu 2/3/2024. 

Airlangga mengatakan, program makan siang gratis ini dilakukan secara bertahap, sebagai gambaran tahap awal diberikan kepada balita hingga ibu hamil, kemudian dilanjutkan sampai tahap SMP hingga ke daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Lebih lanjut Airlangga mengatakan bahwa data jumlah penerimanya sudah ada, yang diambil dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan. Seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan Madrassah hingga SMP 12,5 juta. 

Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan, alasan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang agar program tersebut bisa dilakukan segera  dengan lancar pada tahun 2025.

Senada dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN diprediksi  sebesar 2,45%-2,8% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tinggi dibandingkan target defisit 2024 sebesar 2,29%. Lebarnya defisit  telah diperhitungkan juga dengan situasi global dan mengakomodir program dari Presiden terpilih 2024. Dengan semakin lebarnya defisit pada 2025, maka kebutuhan pembiayaan untuk belanja pemerintah yang tak mampu ditutupi dari pendapatan negara membutuhkan pembiayaan yang berasal dari utang.

Dengan memperhatikan defisit APBN yang cukup lebar dibandingkan dengan tahun 2023 (1,65%) dan tahun 2024 (2,29%) yang salah satu faktornya adalah tambahan anggaran makan siang program presiden Prabowo, maka timbul berbagai kotroversi dan kritik dari berbagai pihak yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat (DPR-RI) apabila program makan siang gratis ini akan dilaksanakan.

Hingga saat ini pro-kontra besarnya penerima makan bergizi gratis apakah 70,5 juta orang seperti yang dikatakan Airlangga Hartato Menko perekonomian atau 82 juta orang seperti yang dikatakan Prabowo dalam dalam acara Economist Gathering:The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency, Senin (29/7/2024). Begitu juga dengan  anggaran untuk makan siang gratis belum diketahui pasti berapa besarnya, dan untuk memberi pemahaman yang lebih kongkrit bagi masyarakat maka Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah mengubah nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis untuk anak-anak. 

Terlepas dari kontroversi dan kritik terhadap program makan siang gratis/makan siang bergizi  presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran jumbo sebesar 450 Triliun rupiah,  sangat perlu diperhatiakan manfaat dari program tersebut jika dibandingkan dengan program lain dengan anggaran yang sama yang juga diberikan pada keluarga miskin. Misalnya bagaimana jika anggaran untuk makan siang gratis tersebut digunakan untuk menghilangkan (mengentaskan) kemiskinan 5.326 juta (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu) keluarga miskin Indonesia (data BPS Maret 2023) dengan rata-rata 4.71 orang per satu keluarga yang ada saat ini.   

Untuk memberi makan siang gratis 70,5 juta orang penerima dengan pagu Rp.15.000/orang persatu kali makan seperti yang telah dilakukan simulasi di SMP Negri 2 Curug, Tangerang beberapa waktu yang lalu, dibutuhkan anggaran perhari sebesar 1.057 triliun rupiah (Rp.1.057.500.0000.000), 31,725 Triliun rupiah (Rp. 31.725.000.000.000) perbulan, Hal ini berarti juga bahwa pemerintahan Prabowo-gibran minimal memperiapkan anggaran sebesar 380,700 triliun rupiah (Rp.380.700.000.000.000) setahun, untuk program unggulannya yang rencananya akan dilaksanakan pada 100 hari kerja pertama pemerintahan baru. 

Disisi lain, Profil Kemiskinan di Indonesia yang diperlihatkan Badan Pusat Statistik (BPS)  Maret 2023 menunjukan Jumlah keluarga miskin sebanyak  5.326.963,91, atau rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4.71 orang anggota rumah tangga, atau  ekuivalen dengan jumlah orang miskin sebanyak 25.090.000 orang, selain itu BPS juga mencatat Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp. 2.592.657. perbulan.

Dari data BPS tesebut jelas terlihat bahwa per bulan maret 2023 indonesia mempunyai 5.326.963,91 keluarga yang tidak dapat memenuhi nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi dalam sebulan (Garis Kemiskinan), dan 25.090.000 orang penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Apabila data BPS tersebut diformulasikan dalam bentuk angka dengan asumsi bahwa 5.326.963,91 (5.330.000) keluarga miskin dikategorikan dengan berbagai varian nilai konsumsi perbulan yang terdiri dari : a) 2 juta keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 1 juta rupiah (Rp.1.000.000),  b) 1,5 juta keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 1,5 juta rupiah (Rp.1.500.000), c)  1 juta keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 1,75 juta rupiah (Rp.1.750.000),  dan d) 830 ribu keluarga miskin dengan konsumsi perbulan 2 juta rupiah (Rp.2.000.000),  yang kekurangan kebutuhan anggarannya untuk mencapai batas garis kemiskinan (Rp. 2.592.657). perbulan. atau  mencapai nominal Rp.2.700.000 diatas garis kemiskinan  mendapat subsidi tunai atau bantuan tunai dari pemerintah, maka dana yang diperlukan sebulan untuk mengentaskan kemiskinan adalah sebesar 6,7 triliun (Rp.6.731.000.000.000) perbulan, dengan perhitungan sebagai berikut :  
a). 2.000.000 X 1.700.000  = 3.400.000.000.000 ,  b). 1.500.000 X 1.200.0000 = 1.800.000.000,  c). 1.000.000  X 950,000 = 950.000.000.000, d). 830,000 X 700.000 = 581.000.000.000. total 6.731.000.000.000. atau 80,772 triliun rupaiah (80.772.000.000.000) setahun.  
Dari perhitungan  kebutuhan anggaran tersebut diatas jelas terlihat bahwa untuk  “Makan Siang Gratis” satu kali untuk 70,5 juta orang memerlukan anggaran sebesar 31,725 Triliun rupiah (Rp. 31.725.000.000.000) perbulan, atau sebesar 380,700 triliun rupiah (Rp.380.700.000.000.000) setahun, sedangkan untuk menghilangkan (mengentaskan)  kemiskinan 5.326.963,91 (5.330.000) keluarga miskin indonesia yang ada saat ini diperlukan anggarn sebesar 6,7 triliun (Rp.6.731.000.000.000) perbulan, atau sebesar 80,772 triliun rupaiah (80.772.000.000.000) setahun. 
Dalam perhitungan kebutuhan anggaran untuk kedua program ini (Makan siang bergizi dan Pengentasan Kemiskinan), belum diperhitungkan faktor-faktor multiplayer efek dan disparitas lainnya yang ditimbulkan oleh kedua program tersebut, dengan pertimbangan praktis, sehingga masyarakat awampun dapat memahami tujuan dari penulisan artikel ini.     

Perbandingan kedua program rakyat tersebut menunjukkan disparitas anggaran yang diperlukan dalam setahun sangat besar yakni sebesar 299,928 triliun rupiah (Rp. 299,928,000,000,000.00), dan juga program makan siang bergizi yang menggunakan anggaran APBN bukan merupakan kehendak bebas atau hak subjektif pemerintah, maka diharapkan peran aktif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dalam hal;  pertama,  mengkaji manfaat dari program-program pemerintah yang lebih memenuhi mandat konstitusi, bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Amanat UUD 23:1  dan memajukan kesejahteraan umum / (greatest number) sesuai Amanat Norma Mukadimah UUD Alinea IV. Kedua, dapat membuat keputusan terbaik bagi rakyat, agar tidak menambah utang baru bagi negara untuk  program ambisius makan bergizi  dari pemerintahan yang baru, dan lebih fokus pada program bantuan untuk pengentasan kemiskinan.