JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Jakarta (AMPH Jakarta) menyatakan sikap tegas terhadap berkembangnya pemberitaan dan opini publik mengenai dugaan kegiatan titipan senilai Rp45 juta per desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

Melalui pernyataan sikapnya, AMPH Jakarta mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru membangun kesimpulan maupun menghakimi Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, hanya berdasarkan informasi yang masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi.

Menurut Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum(AMPH) Jakarta, persoalan dugaan kegiatan titipan Rp45 juta per desa tidak boleh berhenti pada narasi pemberitaan semata. Publik berhak mengetahui secara terang apa dasar kegiatan tersebut, siapa pihak yang mengusulkan, bagaimana mekanisme penganggarannya, siapa pelaksana kegiatan, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.

Lebih jauh, harus ada kejelasan mengenai apakah terdapat instruksi, keterlibatan, maupun hubungan pertanggungjawaban yang dapat mengaitkan Bupati dengan dugaan tersebut.

Tanpa pembuktian yang jelas, menghubungkan suatu dugaan dengan kesalahan pribadi seorang kepala daerah merupakan kesimpulan yang terlalu dini.

AMPH Jakarta menegaskan bahwa jabatan seseorang tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menarik pertanggungjawaban pidana. Setiap unsur perbuatan dan keterlibatan harus diuji berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.