Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Jakarta pada Sabtu, 25 Juli 2026. Dalam prosesi pengukuhan tersebut, Ketua Umum DPP FORKABI yang juga Senator DPD RI Dapil DKI Jakarta, Achmad Azran, menegaskan komitmen kritis organisasinya untuk berdiri tegak sebagai pengawas independen terhadap seluruh kebijakan maupun penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Independensi Organisasi Tanpa Fasilitas Pemda

Achmad Azran menyampaikan bahwa prosesi pelantikan pengurus inti diselenggarakan murni secara swadaya lewat gotong royong anggota tanpa menyerap fasilitas atau anggaran daerah. Langkah ini diambil agar organisasi tetap memiliki taji serta kebebasan moral penuh dalam mengontrol jalannya birokrasi ibu kota tanpa tekanan pihak manapun.

"Hari ini kita sama-sama ketahui, baru kemarin tanggal 24 Juli dilaksanakan pelantikan di Balai Kota yang penuh dengan fasilitasnya. Tapi kita hari ini melakukan pelantikan tidak ada fasilitas satu sen pun!" ujar Achmad Azran, Ketua Umum DPP FORKABI sekaligus Anggota DPD RI.

Fungsi Kontrol APBD dan Rekam Jejak 25 Tahun

Pihaknya menyoroti alokasi APBD Pemda DKI Jakarta yang dinilai kerap dihabiskan untuk agenda seremonial yang kurang berdampak langsung. Mengakomodasi banyaknya aduan masyarakat, pengurus baru siap melakukan langkah penelusuran serta kerja nyata yang berfokus pada pelestarian budaya Betawi dan peningkatan kesejahteraan sosial warga secara inklusif.

Menepis berbagai anggapan miring mengenai rekam jejak kepemimpinannya, Senator yang meniti karier keorganisasian dari pengurus Ranting Kelurahan Susukan sejak 2002 ini menegaskan dedikasinya bagi kelangsungan etnis Betawi di tanah kelahirannya. Memasuki usia seperempat abad, FORKABI di bawah jajaran kepengurusan baru bersama Bang H. Abdul Ghoni A.Z. dan Ketua MPO Bang Haji Iwan berkomitmen mengembalikan marwah perjuangan organisasi ke titik nol.

"Mereka bisa bikin apa saja dengan anggaran yang besar yang dimiliki oleh Jakarta. Tapi bukan untuk acara-acara seremonial yang menghabiskan uang rakyat! Semuanya itu perlu kita awasi," tegasnya.