Jakarta, Suara Journalist KPK | Pengaduan dugaan tindak pidana keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Sekda selaku Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) beserta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi ke Polda Jawa Barat pada tanggal 2 Agustus 2017. Atas pengaduan tersebut Polda Jawa Barat mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Dik/116/II/2018/Dit Reskrimsus tanggal 12 februari 2018 dan telah dilakukan gelar perkara pada hari pada hari selasa tanggal 6 maretb 2018.
Berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 898/PTSN-MK.M/KI-JBR/VI/2017 pada tanggal 8 juni 2017 pasal (2) dan kesepakatan mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi unit kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang mendapat surat kuasa dari Drs. Iyos Sumantri, M.Si selaku selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi serta Surat Tanggapan dari Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2044/KASN/7/2017 tanggal 27 juli 2017.
Sudah sangat jelas bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukabumi tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik dan benar karena tidak bisa memberikam informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Nurchalis Patty, SS Waket INT Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN LP3 NKRI).
Lanjut Nurchalis Patty, SS bahwa isyarat Undang - Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik pada pasal 52 dan 53 bila badan publik yang tidak menyediakan, tidak memberikan informasi publik dan menghilangkan informasi publik maka dikenakan pidana.
Atas Dugaan Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik sudah dua tahun diadukan Polda Jawa Barat diminta mempercepat penanganan agar Sekda dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi diberikan penindakan agar supaya transpransi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa sesuai visi misi Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Ini dimaksudakan agar supremasi hukum memiliki kejelasan dam kepastian. (red)
